Rabu, 25 Jun 2025
Media Rakyat | Aspirasi, Berani dan Aksi
Jika berminat dengan sourcode web portal ini bisa hubungi nomor whatsapp 0856-735-4414
Selain nomor diatas adalah palsu.
Jangan Chat jika masih berpikiran ini penipuan ya!
Website udah 100% selesai, jadi siap dikirim.


Ada juga sourcode toko online, psikotes dan aplikasi absensi
Kritisi Transmigrasi, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplin-Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang, Bacakan Pernyataan
Lidah Komunitas Warga
Penulis: Admin Mimin
Tekno - 04 Nov 2024 - Views: 413
image empty
Flayer Diskusi Publik

LIDAHRAKYAT.COM Puluhan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam KOMAPO membacakan statement melalui zoom meting pada pukul 17.00 WIB - 20.00 WIB pada hari Minggu tanggal 03 November 2024.

Peserta zoom meting yang dilaksanakan oleh KOMAPO adalah perwakilan dari ikatan dan komunitas yang ada di beberapa universitas dan kota studi, seperti Uncen Papua, KOMPASS Se-Sumatera, KOMAPO Se-Jawa dan Bali, dan Sulawesi serta partisipan yang berjumlah 80 peserta lebih. Kegiatan zoom meting tersebut dipimpin oleh Askin Alindam dengan dengan tema pemekaran, Investasi, dan Transmigrasi di Papua dengan kedua pemari Muner E. Uropmabin, S.H.M.H dengan materi Pandangan hukum perspektif Transmigrasi dan Hani Sawasemariai dengan materi Pandangan sosiologis perspektif Transmigrasi.

Setelah melaksanakan zoom meeting Elia A. Mimin selaku sekjen KOMAPO Kabupaten Pegunungan Bintang se-Jawa Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera membacakan pernyataan dengan tegas, sebagai berikut:

1. Pemekaran Willaya Empat Provinsi di tanah Papua tidak menjamin  peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemekaran tanpa perencanaan  yang matang. Tanpa partisipasi aktif masyarakat adat Papua hanya akan  memperlemah kontrol masyarakat asli terhadap tanah dan sumber daya orang  asli Papua.


2. Investasi di tanah Papua, khususnya dalam sektor pertambangan, kehutanan,  dan perkebunan, sering kali lebih menguntungkan pihak luar dan tidak  menguntungkan masyarakat setempat. Dengan tujuan mensejahterahkan yang  mengakibatkan kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan marginalisasi  masyarakat adat Papua.


3. Kami menolak dengan tegas kebijakan transmigrasi, Pemerintah Pusat segerah mencabut kembali dan mempertimbangi kebijakan terhadap trasmigrasi di tanah Papua. Transmigrasi yang dilakukan hanya akan mempercepat proses marginalisasi masyarakat Papua dan mengancam  kelestarian budaya serta identitas masyarakat adat Papua.

Pertemuan zoom meting mahasiswa KOMAPO diakhiri dengan doa penutup dan bersalam salaman lewat zoom meting. (apin)

Komentar (1)
Candra Agustiya
19 Juni 2025, 00:16 WIB
Pembuat website ini PENIPU