Lembaga survei dulu seperti dukun yang ramalannya selalu benar. Nggak ada ceritanya meleset. Pemilu bagaikan menonton film yang sudah kita tahu ending-nya. Hasil KPU dan survei berpelukan mesra dalam angka-angka yang presisi. Publik? Percaya, dong. Anggap saja lembaga survei itu semacam GPS demokrasi. “Hasil pemilu di depan, ambil ke kiri.”

Tapi sekarang? Aduh, GPS-nya rusak. Jalannya muter-muter, hasil survei seperti permen warna-warni. Kandidat A unggul di satu, kandidat B menang di yang lain. Metode sama, objek sama, eh kok hasilnya beda? Persepi, organisasi para pendekar survei, sampai-sampai harus turun tangan. Mereka memanggil, menyidang, memutuskan nasib lembaga survei yang nyeleneh itu. “Kamu tidak boleh merilis hasil survei lagi,” kata mereka dengan tatapan dramatis. Ada yang keluar sambil ngedumel, “Ngapain gue di sini kalau dibilang abal-abal terus?”

Dari drama itu, lahirlah kosakata baru di kamus politik: “lembaga survei abal-abal” dan “lembaga survei kredibel”. Saat Pilkada nanti, siapa yang benar, dialah juaranya. Kalau hasilnya klop sama KPU, mereka bisa bangga pamer predikat “kredibel” dengan senyum sumringah dan lambaian tangan ala ratu kecantikan. Tapi kalau meleset? Siap-siap deh, dicap abal-abal seumur hidup, jadi bahan olok-olok grup WhatsApp emak-emak sampai pak RT.

Sungguh, ini bukan sekadar perang kandidat, ini juga adu gengsi lembaga survei. Siapa yang menang? Kita tunggu saja episode selanjutnya